Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Jakarta Utara 2021

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikmengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untukmelaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satubentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei KepuasanMasyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 14Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggarapelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selaluberusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telahmenyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalamSurvei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkanpersepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untukmengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadapkualitas data yang dihasilkan BPS.